Ringkasan
Dewan Gubernur adalah pimpinan Bank Indonesia. Soal kebanksentralan sering menanyakan siapa yang mengangkatnya, berapa lama masa jabatannya, kapan rapat diadakan, dan bagaimana keputusan diambil. Bagian lain yang sering muncul: kode etik, laporan kepada Presiden dan DPR, Badan Supervisi, serta anggaran. Beberapa pasal di sini diubah lagi oleh UU Nomor 4 Tahun 2026, jadi pastikan bahanmu memakai bunyi terbaru.
Konsep inti
Syarat dan pengangkatan (Pasal 40 dan 41)
- Syarat calon anggota Dewan Gubernur (Pasal 40): warga negara Indonesia; memiliki integritas, akhlak, dan moral yang tinggi; memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum; dan bukan pengurus dan/atau anggota partai politik pada saat pencalonan.
- Calon Deputi Gubernur diusulkan Presiden berdasarkan rekomendasi Gubernur (Pasal 41 ayat (2)).
- Untuk setiap jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur Senior, Presiden mengusulkan paling banyak 3 calon. Untuk setiap jabatan Deputi Gubernur, paling sedikit 2 calon (Pasal 41 ayat (3) dan (4)).
- DPR menyetujui atau menolak calon paling lambat 1 bulan sejak usul diterima (Pasal 41 ayat (6)).
Larangan dan kekosongan jabatan
- Anggota Dewan Gubernur dilarang mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan mana pun, merangkap jabatan pada lembaga lain (kecuali karena kedudukannya wajib), dan menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik (Pasal 47 ayat (1)).
- Bila jabatan Gubernur kosong dan penggantinya belum diangkat, Deputi Gubernur Senior menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara (Pasal 50 ayat (2), bunyi UU 4/2026).
Rapat Dewan Gubernur (Pasal 43, bunyi UU 4/2026)
- Minimal sekali sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter. Rapat ini dihadiri satu menteri atau lebih yang mewakili Pemerintah, dengan hak bicara tanpa hak suara.
- Minimal sekali seminggu untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang prinsipiel dan strategis.
- Rapat sah bila dihadiri minimal lebih dari setengah anggota Dewan Gubernur.
Tata kelola, akuntabilitas, dan anggaran
- Dewan Gubernur mewakili BI di dalam dan di luar pengadilan; kewenangan ini dilaksanakan oleh Gubernur (Pasal 39, bunyi UU 4/2026).
- Dewan Gubernur menetapkan dan menegakkan kode etik BI (Pasal 38A ayat (1)).
- BI wajib menyampaikan laporan kinerja kelembagaan secara tertulis kepada Presiden dan DPR, terdiri atas laporan triwulanan dan laporan tahunan (Pasal 58 ayat (2) dan (3)).
- Badan Supervisi Bank Indonesia dibentuk dengan UU BI untuk membantu DPR melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap BI (Pasal 58A).
- Tahun anggaran BI adalah tahun kalender. Paling lambat 30 hari sebelum tahun anggaran dimulai, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan BI (Pasal 60 ayat (1) dan (2)).
Kutipan resmi
"Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR."
"Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya."
"Pengambilan keputusan rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat dan dalam hal mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir."
Contoh soal 1
Jabatan Gubernur Bank Indonesia kosong, sedangkan penggantinya belum diangkat. Menurut Pasal 50 ayat (2) UU BI dalam bunyi terbaru, yang menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara adalah ...
A. Deputi Gubernur yang paling tua usianya
B. Deputi Gubernur Senior
C. menteri yang mewakili Pemerintah dalam rapat Dewan Gubernur
D. ketua Badan Supervisi Bank Indonesia
Tampilkan pembahasan
Pasal 50 ayat (2) menunjuk Deputi Gubernur Senior. Bila Deputi Gubernur Senior juga berhalangan, ayat (3) menunjuk Deputi Gubernur yang paling lama masa jabatannya, bukan yang paling tua usianya. Menteri hanya hadir dengan hak bicara tanpa hak suara, dan Badan Supervisi membantu DPR, bukan memimpin BI.
Jawaban: B.
Contoh soal 2
Seorang Deputi Gubernur fiktif sudah menjabat dua periode berturut-turut di jabatan yang sama, masing-masing 5 tahun. Bolehkah ia diangkat lagi sebagai Deputi Gubernur untuk periode ketiga?
A. Boleh, karena tidak ada batas periode
B. Boleh, asal DPR menyetujui
C. Tidak, karena pengangkatan kembali dalam jabatan yang sama paling banyak 1 kali masa jabatan berikutnya
D. Tidak, karena masa jabatan anggota Dewan Gubernur hanya satu periode
Tampilkan pembahasan
Pasal 41 ayat (9) membolehkan pengangkatan kembali dalam jabatan yang sama, tetapi paling banyak satu kali masa jabatan berikutnya. Dua periode di jabatan yang sama sudah mencapai batas itu. Pilihan D keliru karena pengangkatan kembali memang dibolehkan sekali.
Jawaban: C.
Contoh soal 3
Paling lambat kapan Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia?
A. 30 hari sebelum dimulai tahun anggaran
B. 30 hari setelah tahun anggaran dimulai
C. Bersamaan dengan pengesahan APBN
D. Pada akhir triwulan pertama
Tampilkan pembahasan
Pasal 60 ayat (2) menyebut paling lambat 30 hari sebelum dimulai tahun anggaran. Tahun anggaran BI sendiri adalah tahun kalender (ayat (1)).
Jawaban: A.
Kesalahan yang sering terjadi
- Menyangka menteri dalam rapat Dewan Gubernur punya hak suara. Menteri hanya punya hak bicara.
- Tertukar frekuensi rapat: bulanan untuk kebijakan umum moneter, mingguan untuk evaluasi.
- Mengira keputusan diambil lewat pemungutan suara. Pasal 43 ayat (3): musyawarah mufakat; bila tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.
- Menganggap Badan Supervisi bagian dari Dewan Gubernur. Badan ini membantu DPR mengawasi BI.
- Lupa bahwa laporan kinerja disampaikan kepada Presiden dan DPR, dalam bentuk triwulanan dan tahunan.