UU Bank Indonesia: kedudukan, tujuan, dan tugas

Ringkasan

Seleksi Pengetahuan Teknis PCPM menyebut materi Kebanksentralan. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI). Undang-undang ini sudah beberapa kali diubah. Perubahan besar terakhir datang dari UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), lalu UU Nomor 4 Tahun 2026 yang mengubah lagi beberapa pasal. Bahan belajar yang disusun sebelum UU 4/2026 diundangkan pada 17 Juni 2026 bisa masih memakai bunyi lama Pasal 7. Materi ini memakai bunyi terbaru.

Konsep inti

Kedudukan (Pasal 4)

Ada tiga ayat yang perlu dihafal. BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia. BI adalah lembaga negara yang independen. BI adalah badan hukum berdasarkan UU BI.

Tujuan (Pasal 7)

UU 4/2026 mengubah Pasal 7 menjadi dua ayat. Ayat (1) memuat tiga unsur tujuan: stabilitas nilai rupiah, stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga stabilitas Sistem Keuangan. Ketiganya dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ayat (2) baru: kebijakan dan bauran kebijakan BI diarahkan agar dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.

Tugas (Pasal 8)

Tiga tugas: kebijakan moneter, Sistem Pembayaran, dan kebijakan makroprudensial. Perhatikan kata kerjanya. Moneter dan makroprudensial memakai "menetapkan dan melaksanakan". Sistem Pembayaran memakai "mengatur dan menjaga kelancaran".

Independensi (Pasal 9)

Pihak lain dilarang campur tangan terhadap pelaksanaan tugas BI, kecuali hal tertentu yang tegas diatur UU BI. BI wajib menolak dan/atau mengabaikan campur tangan dari pihak mana pun.

Kewenangan moneter (Pasal 10)

• Ayat (1): kebijakan moneter mengacu pada sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah berkoordinasi dengan BI. Jadi BI tidak menetapkan sasaran inflasi sendirian.
• Ayat (2): BI berwenang mengelola suku bunga, nilai tukar, likuiditas, lalu lintas devisa, dan cadangan devisa negara; mengatur, mengawasi, dan mengembangkan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter lainnya.
• Ayat (7): cara pengendalian moneter, di antaranya operasi moneter di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta pengaturan giro wajib minimum dalam Rupiah dan valuta asing. Ayat (8): cara itu dapat juga dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal sisipan yang sering ditanyakan

• Pasal 35A: kebijakan makroprudensial untuk turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan, lewat intermediasi yang seimbang, mitigasi risiko sistemik, serta inklusi ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan Berkelanjutan.
• Pasal 35D ayat (1): bila penerbit uang elektronik pailit, kepailitan tidak meliputi dana yang telah dipisahkan untuk memenuhi kewajiban kepada pengguna dan/atau penyedia barang dan/atau jasa.
• Pasal 57A ayat (1) (disisipkan UU 4/2026, Bab IXA Tugas Lain): BI melaksanakan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan secara inklusif.

Kutipan resmi

"Bank Indonesia bertujuan mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan."

"Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan;

b. mengatur dan menjaga kelancaran Sistem Pembayaran; dan

c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial."

"Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas diatur dengan Undang-Undang ini."

Cara mengerjakan

1. Cari nomor pasal di soal, lalu ingat kata kunci pasal itu: Pasal 4 kedudukan, Pasal 7 tujuan, Pasal 8 tugas, Pasal 9 larangan campur tangan, Pasal 10 kewenangan moneter.
2. Bedakan tujuan (hasil yang dicapai: stabilitas) dari tugas (pekerjaan: menetapkan, mengatur) dan kewenangan (alat: mengelola suku bunga, nilai tukar).
3. Waspadai pilihan yang memakai bunyi lama, misalnya "tujuan tunggal" atau "mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah" saja.

Kesalahan yang sering terjadi

• Memakai bunyi Pasal 7 versi lama. Sejak UU 4/2026, Pasal 7 punya ayat (2) tentang sektor riil dan lapangan kerja.
• Mengira BI menetapkan sasaran inflasi sendiri. Yang benar: ditetapkan Pemerintah berkoordinasi dengan BI.
• Tertukar antara tugas Sistem Pembayaran ("mengatur dan menjaga kelancaran") dan tugas moneter ("menetapkan dan melaksanakan").
• Menganggap independensi berarti BI bebas dari semua aturan. Pasal 4 ayat (2) memuat pengecualian: hal tertentu yang tegas diatur UU BI.
• Lupa bahwa dana uang elektronik yang sudah dipisahkan penerbit tidak masuk harta pailit (Pasal 35D ayat (1)).